Analisis jenis Komunikasi


Oktober 17, 2019

Kasus Komunikasi Organisasi

Soal Penyebab Kerusuhan, Tokoh Papua Samuel Tabuni Singgung Freeport hingga Kebijakan Pemerintah

TRIBUNWOW.COM - Tokoh Papua Samuel Tabuni mengungkapkan beberapa permasalahan di Papua yang akhirnya memicu terjadinya kerusuhan. Dilansir TribunWow.com dari kanal YouTube metrotvnews yang diunggah Jumat (30/8/2019), Samuel Tabuni meminta pemerintah untuk lebih memerhatikan masa depan warga Papua. Hal itu disampaikan Samuel Tabuni saat menjalani konferensi pers bersama Menkopolhukam Wiranto dan beberapa tokoh Papua lainnya.
Samuel Tabuni menyatakan, masyarakat Papua selalu merasa terganggu dengan berbagai kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkan mereka. Samuel Tabuni memberikan contoh keberadaan PT Freeport dan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Samuel menyebut sejak awal kemunculan PT Freeport, warga Papua tak dilibatkan. 
"Masalah Papua ini memang sangat besar bagi bangsa ini untuk mengatur, karena sejak awal mulai dari (PT) Freeport itu untuk melibatkan orang asli Papua sulit sekali walaupun waktu itu perjanjiannya dilakukan bersama pemerintah."
"Lalu orang Papua melakukan demo yang luar biasa lalu ada perhatian, selama ini ada program 7 suku," tutur Samuel. 
Dirinya kemudian menyinggung tentang UU Otsus Papua. Samuel mengungkapkan, untuk membentuk Otsus warga Papua harus melakukan demonstrasi terlebih dahulu baru aspirasinya didengar oleh pemerintah.
Undang-Undang Otsus itu mau lahir, orang Papua harus demo, demonya sampai bentuk tim 100 sampai ke Jakarta lalu (baru diadakan) rapat Otsus," ucapnya. Samuel Tabuni lantas menyebutkan bahwa setelah 20 tahun Otsus dibentuk, masyarakat Papua belum merasakan adanya program yang dapat memberi mereka ruang untuk berkembang.
"Hari ini Otsus itu sudah dua puluh tahun, saya selaku generasi muda dan teman-teman seusia saya, kami terus terganggu dengan program yang tidak memberikan ruang besar bagi generasi muda Papua,"
"Dalam waktu yang bersamaan operasi militer terus terjadi di Papua, " kata Samuel.
Lebih lanjut Samel menyebut, sebagian besar warga Papua yang turun ke jalan dalam kerusuhan belum lama ini adalah kaum muda.
"Di sini hampir 100 persen generasi muda Papua hari ini, Bapak Ibu bisa lihat Bapak Menteri, yang turun di lapangan itu semua anak-anak muda," tutur Samuel.
Samuel lantas mengungkapkan, Papua tidak akan mempunyai masa depan yang baik jika terus tak dilibatkan dalam kebijakan pemerintah.
"Sekarang kalau anak-anak muda ini pikirannya kita tidak rangkul, tidak kita berikan ruang untuk mereka terlibat dalam semua kebijakan nasional maupun Provinsi Papua, Papua tidak ada masa depan yang baik di dalam negara ini," lanjutnya.
Dirinya mengungkapkan bahwa kerusuhan yang terjadi merupakan reaksi warga Papua atas tindakan rasisme yang mereka terima sejak lama. Untuk itu, ia berharap semua pelaku tindakan rasisme dan diskriminasi terhadap warga Papua segera ditindak tegas
"Karena itu yang saya mohon pada bapak presiden dan juga semua kabinet pak presiden periode kedua, kenapa proses pembiaran bendera tidak dilakukan secara baik dan benar,
"Khusus kemarin di Surabaya kita harus demo baru ada proses hukum padahal proses rasisme sudah terjadi sejak lama, itu menjadi amarah bagi rakyat Papua hari ini," Kata Samuel.
Kerusuhan Jayapura
Diberitakan sebelumnya, kerusuhan kembali terjadi di Jayapura pada Kamis (29/8/2019) pagi. Dikutip TribunWow.com dari dari Kompas.com, Jumat (30/8/2019), massa aksi kerusuhan itu sempat melakukan razia pada setiap kendaraan yang melintas. Dua mobil di antaranya dibakar oleh massa. Selain itu, aksi penjarahan juga terjadi hingga malam hari. Mereka menjarah pertokoan Entrop hingga kemudian membakarnya. Sementara itu, aparat keamanan berjaga-jaga di Jalan Koti yang tak jauh dari Grapari Telkomsel yang dibakar oleh massa. Kini, sekitar 1200 personel Brimob dikerahkan untuk mengamankan situasi Jayapura. Tak hanya membakar pertokoan. Massa telah membakar sejumlah fasilitas publik antara lain, Telkom, kantor pos, SPBU, dan kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) yang terletak di Jalan Raya Abepura. Massa berkumpul di berbagai titik, antara lain Kabupaten Jayapura, Waena, Perumnas 3, dan wilayah Kota Jayapura. Tak hanya warga biasa, mahasiswa turut meramaikan aksi protes. Awalnya mereka hanya melakukan unjuk rasa namun berujung kerusuhan.
Analisis Kasus
Dari kasus diatas terdapat jenis komunikasi Organisasi :
1.    Komunikasi Internal
a.       Komunikasi Vertikal adalah Komunikasi yg terjadi secara vertikal dari atas ke bawah (downward communication) dan dari bawah ke atas (upward communication).Dengan kata lain komunikasi vertikal adalah komunikasi dua arah yang terjadi atasan dan bawahan yang bersifat formal.
Dari artikel kasus diatas terdapat contoh komunikasi vertikal yaitu :
"Karena itu yang saya mohon pada bapak presiden dan juga semua kabinet pak presiden periode kedua, kenapa proses pembiaran bendera tidak dilakukan secara baik dan benar,
"Khusus kemarin di Surabaya kita harus demo baru ada proses hukum padahal proses rasisme sudah terjadi sejak lama, itu menjadi amarah bagi rakyat Papua hari ini," Kata Samuel.
b.      Komunikasi Horisontal adalah komunikasi yang terjadi antara sesama anggota organisasi atau komunikasi antar karyawan yang bersifat informal.
Dari artikel kasus diatas terdapat contoh komunikasi horisontal yaitu :
Konferensi Pers yang dilakukan Samuel Tabuni kepada Media.
2.        Komunikasi Eksternal
Komunikasi Eksternal adalah Komunikasi antara Pimpinan Organisasi dengan khalayak diluar Organisasi. Komunikasi Eksternal terdiri dari dua jalur yang berlangsung secara timbal balik yaitu komunikasi dari organisasi ke khalayak dan komunikasi dari khalayak ke organisasi. Komunikasi dari Organisasi kepada khalayak umumnya bersifat informatif.Komunikasi dari khalayak kepada organisasi merupakan umpan balik yang diberikan khalayak terhadap kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh organisasi.
Dari Artikel Kasus diatas terdapat komunikasi Eksternal yaitu :
Samuel Tabuni yang merupakan tokoh masyarakat mewaliki masyarakat kepada pemerintah untuk lebih memerhatikan masa depan warga Papua.

Sumber :

Komentar